KedudukanHukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Kadri Husin. 1999. Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana), Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas DownloadCitation | PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan dan Kenyataan | p> Abstrak: Permasalahan penegakan hukum menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan terutama karena terdapat
PERLINDUNGANDAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. Susani Triwahyuningsih* - Universitas Merdeka Ponorogo, Indonesia . DOI : 10.24269/ls.v2i2.1242. Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3. 2015; Muhammad Budairi, HAM Versus Kapitalisme, INSIST Press, Yogyakarta
Perbaikanpengakan hukum dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Widyawati, 2022).
KENDALADAN TANTANGAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA Dosen Pengajar : Dr. Drs. H. M. Sayuti Enggok, M.P E-Goverment Disusun Oleh: Nurfiqria Hikmah 2009030002 FAKULTAS MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ASYAD AL BANJARI 2021 KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia serta kasih sayang-Nya saya dapat
Bab1 Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selamat atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah dan diterima di sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) atau di madrasah aliyah (MA) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK).1afBIg.
